Kekuasaan kehakiman di indonesia diatur dalam. Kekuasaan Kehakiman: Penjelasan Lengkap Tentang Pengadilan dan Peradilan

Sebelum perubahan tentang ketentuan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 hanya terdapat 2 pasal yang terdiri dari 3 ayat.. Secara lebih lengkap isi Bab IX Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 dan 25, adalah sebagai berikut. Landraad merupakan hakim biasa untuk orang Indonesia bumiputera untuk semua perkara perdata dan pidana, yang tidak secara tegas dalam undang-undang menunjuk diperiksa oleh hakim lain, dalam tingkatan pertama.

Next

Pasal 24 1 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Terdapat Hooggerechtshof di Jakarta yang merupakan peradilan tertinggi, dipimpin seorang Presiden yang diangkat oleh Raja Belanda.

Next

Montesquieu berpendapat ketiga cabang kekuasaan itu harus dipisah dengan argumentasi: When the legislative and executive powers are united in the same person, or in the same body of magistrates, there can be no liberty; because apprehensions may arise, lest the same monarch or senate should enact tyrannical laws, to execute them in a tyrannical manner. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga lebih komprehensif. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Praperadilan Objek Praperadilan Mekanisme Praperadilan Pengertian Praperadilan Berdasarkan ketentuan Pasal 1… Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka perlindungan hak-hak anak, pemerintah Republik Indonesia mengatur sistem peradilan pidana bagi anak-anak yang dimplemtasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Latar Belakang Mengikuti… Load more posts Loading... Pasal 42 Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Next

Jakarta: 2009 Komisi Yudisial Republik Indonesia. Tidak ada peraturan yang seragam tentang urusan hukum di Hindia Belanda Dahulu.

Next

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdiri dari 13 BAB dan 64 Pasal, dengan 13 halaman Penjelasannya. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian segala perkara yang tidak termasuk wilayah kewenangan lingkungan peradilan lain adalah kewenangan lingkungan peradilan umum.

Next

Kelima kegiatan itu biasanya dibagi ke dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu i Fungsi legislasi dan regulasi, ii Fungsi eksekutif dan administratif, serta iii Fungsi yudikatif atau judisial.

Dalam sebuah tatanan negara hukum, berdasarkan pasal tersebut, menunjukkan bahwa salah satu ciri negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif.

Next