Semua peraturan hukum yang bertentangan dengan pancasila harus. Muhamad Yogi: MAKALAH KEDUDUKAN PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Jayapura, Kompas — Jumlah penduduk miskin di sejumlah provinsi diperkirakan meningkat sejalan dengan melonjaknya harga pelbagai kebutuhan dan tarif transportasi. Kembali pada kekeramatan Pancasila.

Next

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, berupa penghargaan akan harkat dan martabat kemanusiaan, yang diwujudkan dengan penghargaan terhadap hak azasi manusia diabaikan. Â Pancasila adalah ideologi terbuka.

Next

Advertisement muhammadiyah telah mengambil kesimpulan dan terdapat problem problem yang sangat fundamental dan serius yaitu bahwa keseluruhan draft ruu omnibuslaw atau yang sekarang diganti cipta kerja kata busyro dalam diskusi rembug nasional yang digelar. Amin ak juru bicara fraksi pks menilai ruu ini bertentangan dengan politik hukum dan kebangsaan.

Next

 Perda harus menginduk Pancasila Secara hukum atata Negara. Sementara itu, tren kewajiban pembayaran cicilan dan bunga utang pemerintah terus meningkat dan pada 2011 mencapai 247 triliun rupiah, melebihi penarikan utang baru tahun ini sekitar 184 triliun rupiah.

Next

Wah, itu mah sudah jagonya. Media Nasional, menurut F.

Next

Dampak korupsi sudah jelas! Kasus yang menyimpang dari nilai sila ketiga ini diantaranya adalah : Papua Keluar dari NKRI Jakarta, PelitaOnline — KETUA Solidaritas Kemanusiaan untuk Papua, Frans Tomoki meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Papua. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan. Media lokal, demikian dia mengutip pikiran Prof.

Next

Yang mana, 60 merupakan produk perundang-undangan dan sisanyaa dalah Perda. Telah diuraikan diatas bahwa Islam tidak hanya sebuah agama tetapi juga IDEOLOGI, begitu juga Pancasila diadopsi dari demokrasi dengan nilai keindonesian adalah sebuah IDEOLOGI. Belum terlambat benar untuk berbenah.

Next

Tidak boleh ada perda yang bertentangan dengan UU, UUD atau Pancasila.